Jakarta (02/07) — Komisi VIII DPR RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk membahas isu aktual terkait Verifikasi & Validasi Data Kemiskinan.

Mewakili Pemerintah turut hadir Menteri Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, dan perwakilan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengapresiasi kehadiran para jajaran Menteri tersebut untuk duduk bersama membahas carut marut persoalan data kemiskinan sebagaimana dia usulkan pada rapat kerja bersama Mensos pada 24 Juni silam.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menyampaikan kendati PKS berdiri sebagai oposisi Pemerintah, partainya tersebut memiliki kepentingan untuk membantu kesuksesan Pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat.

“Concern-nya adalah walaupun PKS berada di luar Pemerintah, PKS berkepentingan agar Pemerintah ini sukses. Sebab, jika Pemerintah ini sukses, maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat. Karena itu pesan kami (red: PKS), yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, serta bisa memberikan makan pada fakir miskin” ungkap Bukhori saar Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR dengan Pemerintah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

Politisi PKS ini menyoroti sejumlah hal terkait persoalan data. Pertama, data terkait orang yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, yakni kelompok miskin maupun rentan miskin harus masuk data tunggal (red; DTKS).

Menurutnya, data tersebut nantinya tidak hanya digunakan oleh Kementerian Sosial, tetapi semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk kementerian manapun yang ingin menyalurkan bantuan sosial bisa menggunakan basis data tersebut.

Kedua, Bukhori menekankan pentingnya sikap negarawan bagi setiap pemangku kebijakan dengan menghilangkan ego sektoral antar kementerian atau lembaga.

“Yang saya maksud adalah menanggalkan corps masing-masing. Misalnya terkait data kemiskinan, di Kemendes punya monografi desa, lalu di Kemendagri punya catatan dukcapilnya, sedangkan di Kemensos punya DTKS, saya kira ini tidak akan selesai sebelum adanya penyamaan persepsi” sambungnya.

Kemudian yang ketiga, menurut Bukhori, adalah perlunya setiap Kementerian, khusunya Kemensos dan Kemendagri untuk guyub dalam rangka penyelesaian persoalan data agar bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, yakni data yang telah terverifikasi dan terklasterisasi.

Klasterisasi perlu dilakukan dengan menyadur data DTKS dan nonDTKS. Rinciannya, klaster sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.

“Sehingga profil data secara umum lebih mudah dimanfaatkan bagi user-nya” kata Bukhori.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jateng I ini mengusulkan agar tenaga yang akan melakukan pendataan adalah tenaga inti, bukan pekerja sambilan. Sebab menurutnya, jumlah orang miskin di Indonesia sangat dinamis.

“Kita ingin pekerja inti yang digunakan adalah pekerja yang selalu update data setiap waktu. Karena diperkirakan sampai dua tahun ke depan, jumlah orang miskin kita akan dinamis. Jika demikian, pekerja inti ini perlu digaji dengan tetap bekerja sama dengan Kelurahan, RT, dan RW dalam menjalankan tugasnya” paparnya.

Merespons Amarah Presiden

Ketika disinggung perihal kemarahan Presiden Jokowi, politisi PKS ini memaklumi kemarahan Presiden terhadap para Menterinya saat rapat terbatas beberapa waktu silam. Ia memandang Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang paling disorot kinerjanya oleh Komisi VIII DPR terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi berlangsung.

“Pangkal dari carut marut penyaluran bansos adalah terkait pendataan. Belum lagi cara kerja sejumlah kementerian terkait yang seolah bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami usulkan pada raker 24 Juni lalu untuk segera diadakan rapat bersama dengan beberapa kementerian terkait” jelas Bukhori.

Menurutnya, inisiasinya tersebut tidak lepas dari keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah kementerian yang tidak optimal dan masih adanya ego sektoral dalam penanganan dampak Covid-19.

“Kita ingin mengajak mereka untuk duduk bareng, guyub , dalam rangka menyamakan persepsi. Sebab, Kemensos, Kemendagri, dan Kemendes adalah yang terdepan dalam pendataan. Oleh karena itu, ketiga Kementerian ini harus membuat MOU bersama untuk menyelesaikan masalah pendataan” terangnya

Bukhori juga meminta agar pemerintah memiliki komitmen dalam hal menyiapkan sumberdaya manusia serta komitmen pendanaan. Ia optimis, dengan menjalankan langkah-langkah yang diusulkannya tersebut, tahun 2020 akan melahirkan DTKS yang akurat dan milik semua.

“Semua langkah tersebut kami usulkan agar tahun 2020 ini ada perbaikan data secara optimal. Selain itu, supaya Presiden tidak marah lagi” ungkap Bukhori.

Yogyakarta (4/7) - Kohesivitas dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Sebab jika tidak ada, maka akan sulit tercipta keseimbangan dan terciptanya ketahanan keluarga.

Demikian ditegaskan oleh Konsultan dan Trainer Rumah Keluarga Indonesia Cahyadi Takariawan dalam dalam seri webinar yang diadakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan tema "Bersama RKI, Keluarga Indonesia Tetap Harmoni di Tengah Pandemi" pada Sabtu (4/7/2020).

"Kohesi kalau gampangnya itu suasana kedekatan emosional. Inilah salah satu bagian yang menguatkan keseimbangan dalam rumah tangga. Seberapa jauh punya kenyamanan emosinya. Semakin bagus sisi emosinya menyebabkan berbagai kebaikan dalam rumah tangga," kata dia.

Uniknya, lanjut dia, keseimbangan kohesi muncul karena adanya togetherness (kebersamaan) dan separateness (independen). Secara tidak sadar kita sudah menjaga titik-titik keseimbangan.

Sebagai contoh suami bekerja dan istri di rumah atau suami bekerja dan istri bekerja di tempat yang berbeda mereka telah mempraktikkan separateness dari pagi sampai sore. Lalu pada malam harinya mereka bertemu itu mempraktikkan togetherness.

"Ini salah satu menjaga keseimbangan yang harmonis," ujar Pak Cah seusai menjelaskan tiga aspek untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri ada kohesivitas, ada fleksibilitas dan ada komunikasi. Itu tiga dimensi hasil temuan Olson yang Circumplex Model of Marital and Family System.

Begitu kohesi terganggu maka akan menyebabkan gangguan di dalam keseimbangan. Misalnya kalau terlalu banyak separatenessnya kurang togethernessnya seperti long distance marriage (LDM). Suami dan istri akan mengalami situasi yang tidak nyaman. Biasanya  mereka (pelaku LDM) harus membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Misalnya komitmen untuk membuat jadwal rutin 'kapan bertemu', entah suaminya yang pulang atau istrinya yang menyusul dalam waktu tertentu.

"Nah ini bagian dari upaya agar kohesi tetap terjaga. Kalau dominan separateness tidak diimbangi upaya keseimbangan. Begitu kohesi terganggu akan mengganggu secara keseluruhan termasuk ketahanan keluarga kita.
Sebaliknya jika kebanyakan togetherness dan tidak ada separatenessnya kurang diantisipasi maka akan terjadi kebosenan," ujar dia.

Berita duka kembali menggema. Seorang Awak Kapal Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan bendera China dilaporkan meninggal dunia. ABK tersebut bernama Yadi, asal Lampung yang bekerja di kapal China LU HUANG YUAN YU 117 dan kemudian dipindahkan ke kapal LU HUANG YUAN YU 118 bersamaan dengan proses transfer cumi hasil tangkapan.

"Kejadian ke 4 kali dalam 2 bulan sangat memilukan, pada rabu, 8/7/2020 korban meninggal akibat sakit karena selama di kapal sering mendapat perlakukan tidak manusiawi dari kapten kapal," kata Riyono Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan

Bahwa selama bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118, ABK Indonesia mengalami kekerasan fisik, makanan tidak terjamin dan ABK yang sakit tetap dipaksa bekerja.

"Sudah banyak korban dan berulang dengan pola yang sama, perlakuan yang diterima oleh ABK Indonesia di kapal China tidak berubah,” tambah Riyono

Lanjutnya, Yadi meninggal akibat pemukulan dari kapten, tendangan yang mengenai dada korban. “Setelah pemukulan itu Yadi langsung jatuh sakit, ironisnya lagi pada saat sakit yadi tidak diberi makan, ketika kondisi sudah kritis baru diberi roti dan susu,” kata Riyono

Akhirnya Yadi meninggal pada saat kapal melakukan operasi penangkapan cumi di perairan Argentina sekitar 2 minggu lalu.

Saat di tangkap ditemukan diatas kapal LU QIAN YUAN YU 118 terdapat 12 orang ABK asal Indonesia yang direkrut oleh 3 agen pemberangkatan ABK di Indonesia.

Ke-12 orang ABK tersebut diberangkatkan oleh perusahaan berbeda yaitu masing-masing oleh PT MTB, PT DMI dan PT MJM. Adapun korban meninggal atas nama Yadi direkrut dan dikirim oleh PT MTB di Tegal.

Seperti diketahui PT MTB tidak memiliki izin operasional yaitu Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan dan Surat Izin Perusahan Penempatan Pekerja Migran (SP3MI) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini terdapat 27 orang ABK Indonesia yang menjadi korban dari PT MTB dengan status meninggal, hilang dan selamat. Atas kejadian ini akan menambah daftar korban ABK Indonesia yang direkrut dan dikirim bekerja ke kapal ikan China oleh PT MTB.

Proses penegakan hukum terhadap pimpinan PT MTB telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak tanggal 17 Mei 2020 dengan melakukan penahanan kepada Direktur dan Komisaris PT MTB.

“Sejauh ini belum ada perkembangan signifikan atas penanganan sejumlah kasus PT MTB dan bahkan penanganan kasus telah dilimpahkan ke Polres Kota Tegal,” keluh Riyono

PKS mendorong Komisi 4 DPR RI membentuk Panja/pansus untuk melakukan investigasi kasus kematian ABK ini. Kapolri juga harusnya memberikan perhatian khusus pada masalah ini karena menyangkut kejahatan perdagangan orang yang menimbulkan kerugian korban jiwa, orang yang hilang dan asal korban dari berbagai provinsi di Indonesia.

PKS meminta Korban TPPO yang diberangkatkan oleh PT MTB bukan dari Tegal dan Jateng saja tapi dari Pematang Siantar, Padang, Magetan, NTB, Lampung dan Jakarta sehingga kasus PT MTB semestinya ditangani oleh Bareskrim.

"Kasus kematian ABK di kapal Cina yang sudah dilaporkan ke PBB 2 bulan lalu gmana? Trus stop pengiriman ABK oleh Kemenaker serius tidak? Ke mana negara saat rakyat mati di tangan warga asing?" tutup Riyono

Jakarta -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Temuan klaster baru ini sekaligus menandai rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sejumlah 2.657 kasus pada 9 Juli 2020. Penambahan kasus pada 9 Juli 2020 membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 70.736.

Mufida menyebut semakin meluasnya temuan kasus Covid-19 dalam sehari dan secara akumulasi mengarah pada dugaan kuat WHO jika Covid-19 bisa menular melalui udara adalah pertanda kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Politisi PKS ini kemudian meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma2 baru di masa Pandemi ini.

"Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.

"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala, sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” kata Mufida.

Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG) kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkap Mufida.

Mufida juga mengingatkan pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah. Anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar2 dialokasikan untuk penanganan Covid 19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," ujarnya.

Jakarta (4/7) - Ketua Umum Rumah Quran Nusantara Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf mengungkapkan bahwa rahasia kokohnya rumah tangga itu ada pada kuatnya hubungan dengan Allah SWT.

"Rumah tangga itu tidak boleh melemah hubungannya dengan Allah SWT. Agar dalam menghadapi kondisi yang tidak terjangkau kapasitas kita sebagai manusia," ujar dia dalam seri webinar yang diadakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan tema "Bersama RKI, Keluarga Indonesia Tetap Harmoni di Tengah Pandemi" pada Sabtu (4/7/2020).

Apalagi, lanjut dia, sebagai perempuan yang disebut Rasulullah SAW sebagai qowarir. Ibarat gelas-gelas yang apabila lengah sedikit terjatuh dan pecah. Begitu sensitifnya. Tapi begitu diserahkan Allah, maka Hajar dengan segala keterbatasannya sebagai perempuan, keterbatasan lingkungan, keterbatasan daya dukung pada akhirnya menghasilkan Ismail alaihissalam.

"Semua ini tidak terlepas dari orientasi yang kita sering sebut Allahu Ghoyatuna (Allah tujuan kita). Makanya untuk menjadi keluarga yang tangguh dibutuhkan orientasi Rabbani," ungkap dia.

Yang kedua, menurut Ustaz Abdul Aziz, adalah lingkungan yang sholeh. Ketiga, aktivitas mulia dan yang keempat adalah cita-cita da'awi.  

"Cita-cita ini akan menjadi satu penilaian tersendiri dari Allah SWT terhadap hamba-hambaNya. Bagaimana merekrut sebanyak mungkin rumah tangga agar berorientasi Rabbani yang selalu membangun lingkungan yang sholeh," tutur dia.

Ia menyebutkan di mana ada semangat ibadah yang banyak di situ akan banyak pertolongan Allah SWT. Bangun dulu ketaatan kepada Allah baru berusaha memperbaiki ekonomi, baru akhirnya sukses. "Begitulah ketahanan keluarga harus dibangun seperti itu," ungkap dia.