Dewan Pengurus Daerah Kota Surabaya
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Surabaya (31/10) - Pilwali Surabaya yang semakin dekat tidak menjadikan anak - anak muda patah semangatnya. Kembali mereka unjuk gigi dalam flashmob kedua yang mereka adakan pada Sabtu (31/10). Flashmob yang diinisisasi oleh Persada PKS Surabaya ini dilaksanakan di sekitar kantor Wismilak Tegalsari. Acara ini dimeriahkan sekitar 100 pemuda dalam rangka mendukung Machfud Arifin - Mujiaman menjadi walikota dan wakil walikota Surabaya.

Para pemuda saling unjuk kreatifitas dalam disepanjang jalan. Mengenakan atribut, mulai banner, rompi, juga bendera. Meskipun dibawah hujan, anak - anak muda tetap mengangkat 2 jari sebagai simbol nomor dua dari pasangan yang mereka dukung.

"Hanya hujan air tak akan bisa menghalangi tekad kita. Pantang surut ke belakang hingga kita menang", papar salah satu peserta flashmob.

Pemuda memang semestinya menjadi pelopor suksesnya Pilkada. Baik dalam mengawal jalannya agar supaya Pilkada sesuai dengan etika. Melakukan pencerdasan kepada masyarakat, juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Persada PKS Surabaya dengan mantap hati menggaungkan agar masyarakat Surabaya memilih Machfud Arifin - Mujiaman di Pilwali Surabaya Desember mendatang.

“Bapak Machfud Arifin dan Mujiaman adalah sosok pemimpin yang dinantikan masyarakat Surabaya. Beliau sosok yang tegas, disiplin, dan memang bercita - cita menjadikan Surabaya MAJU dalam semua aspek”, ungkap Dimas peserta flashmob dengan penuh semangat. (arn)

Surabaya (29/10) – Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Banyak yang kehilangan pekerjaan maupun usahanya gulung tikar.

Kondisi ini mengancam ketahanan pangan masyarakat. Menghadapi situasi sulit yang belum jelas kapan berakhirnya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya dalam momentum Hari Ketahanan Pangan menggulirkan Program Gerakan Ayo menanam bersama komunitas Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber). Yaitu budidaya ikan lele dan menanam sayuran (kangkung) dalam satu ember.

“Gerakan Ayo Menanam dengan memanfaatkan ember untuk gerakan Budikdamber yang bermanfaat. Kuota awal 100 peserta kader mendapatkan bantuan satu paket Budikdamber,” kata Ketua DPD PKS Kota Surabaya Akhmad Suyanto usai acara pembekalan dan pembinaan dalam rangka ketahanan pangan di Kantor DPD PKS Kota Surabaya, Kamis (29/10/2020).

Ia melanjutkan, gerakan Ayo Menanam atau Budikdamber awal dimulai di Kantor DPD PKS Kota Surabaya.

Suyanto berharap, gerakan ini bisa diikuti kader-kader PKS yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya. Bahkan bisa menginspirasi masyarakat secara lebih luas untuk gerakan budidaya ikan lele yang bermanfaat di rumah.

“Intinya, Gerakan Ayo Menanam bisa menjadi solusi dalam ketahanan pangan. Sehingga bisa membentuk kemandirian pangan di lingkup keluarga. Dengan menerapkan gerakan ini tidak perlu lagi membeli dan bisa memanen sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, sulit memprediksi kapan pandemi Covid -19 ini berakhir. Pasalnya, tidak bisa dihitung secara matematis.

“Yang bisa kita lakukan sekarang dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pun untuk mempertahankan ketahanan pangan keluarga, salah satunya melalui gerakan Ayo Menanam,” tutur pengusung paslon Cawali dan Cawawali Nomer 2 MA-Mujiaman ini.

Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPD PKS Kota Surabaya Hermanto Putra menambahkan, pihaknya lebih fokus terhadap sektor pangan terhadap keterpurukan masyarakat terdampak pandemi covid-19.

“Tentunya kami meneruskan program dari BPPN pusat. Yang awalnya Gerakan Ayo menanam hanya untuk kader PKS, namun bagaimana kita bisa mewujudkan program ketahanan pangan ke tingkat Nasional,” ujarnya.

Lanjutnya, khusus Gerakan Ayo menanam bersama PKS di wilayah Surabaya dengan membentuk komunitas Budikdamber.

“Awalnya kita bentuk 100 peserta. Jika ke depan sudah nampak berhasil, kita pakai sistem getok tular agar gerakan komunitas Budikdamber bisa semakin berkembang luas di Surabaya,” pungkasnya.

disunting dari: suararakyatjatim.com

SURABAYA (25/10) Anak muda yang kerap kali disapa Millenial ternyata memiliki perhatian khusus kepada momen Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Persada PKS Kota Surabaya, menjadi wadah bagi para pemuda Surabaya untuk menjadi sayap relawan klaster pemuda pada pemenangan Pilkada tahun ini.

"Kita sebagai pemuda Persada PKS Kota Surabaya, ingin turut dalam menyukseskan Pilkada Kota Surabaya. Sudah waktunya kita rapatkan barisan, mengawal perjuangan dan merealisasikan kemenangan. Apa pun yang bisa dikerjakan oleh pemuda, ayo kita kerjakan," ujar Akbar, Koordinator Persada PKS Kota Surabaya.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan Persada PKS Kota Surabaya untuk turut mengkampanyekan paslon walikota yang diusung PKS, yaitu MA-Mujiaman. Kegiatan tersebut diantaranya futsal setiap pekan dengan pemuda Surabaya diberbagai Dapil dan flashmob yang akan diadakan hari Minggu, (25/10) di persimpangan Kebun Binatang Surabaya pada pukul 6.00 pagi.

Satu per satu alat peraga kampanye telah dipersiapkan dan massa setiap jam terus bertambah pada flashmob perdana yang diadakan Persada PKS Kota Surabaya. Flashmob ini akan dijalankan sesuai dengan anjuran protokol Covid yang diatur oleh pemerintah.

Harapan dari dilaksanakannya kampanye dengan flashmob ini adalah mengenalkan sosok paslon MA-Mujiaman kepada para pengendara, mengajak mereka untuk memilih tanpa ada paksaan tentunya dengan asas LUBERJURDIL, dan menancapkan jargon PKS di hati masyarakat bahwa PKS akan selalu berkhidmat untuk rakyat.

SURABAYA – Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Kota Surabaya mendesak pemerintah berkenan mendengar aspirasi masyarakat dari sejumlah elemen yang menolah disahkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law.

Ketua DPD PKS Akhmad Suyanto menilai, seyogianya menaruh perhatian pada kisruh ini. Terlebih, pengajuan keberatan berasal dari banyak elemen, mulai sikap para akademisi, tokoh masyarakat serta organisasi pemuda dan organisasi keagamaan yang menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menyusul pula unjuk rasa dari berbagai daerah di nusantara oleh buruh, pemuda mahasiswa, serta organisasi massa yang berdemonstrasi menyuarakan yang sama.

“Respon masyarakat Surabaya perlu diberi atensi khusus, apalagi Surabaya sebagai kota indamardi, (Industri-perdagangan-jasa-maritim-pendidikan) sangat terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini. Karena itu wajar ada reaksi yang besar,” ujar Yanto, panggilan akrabnya.

Yanto menambahkan persoalan buruh, tenaga kerja, upah, pendidikan, adalah hal yang sensitif dan setiap tahun selalu muncul di Kota Surabaya.

“Satu hak saja dirampas, satu kewajiban saja tidak terlaksana, biasanya memicu reaksi para pekerja. Tak heran UU Omnibus Law ini responnya jadi meluas,” terang Yanto.

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah membatalkan pemberlakuan undang-undang ini. Dan memulai kembali pembahasan dengan menampung aspirasi rakyat. Pembahasan bisa kembali digodok setelah semua kondusif, dan situasi pandemi ini bisa terkendali.

“Yang penting dibatalkan dulu. Agar tidak terjadi keresahan. Situasi pandemi dan resesi ekonomi begini kan mestinya kita bisa bersatu dan fokus menangani. Jangan sampai ada keresahan sosial,” ujar Yanto.

Menanggapi kericuhan dan perusakan fasilitas umum dalam kegiatan unjuk rasa, Yanto turut menyayangkan.

Yanto berharap ulah segelintir oknum pengunjuk rasa yang tidak tertib dan melakukan perusakan, tidak mengurangi substansinya yakni penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya pikir aparat keamanan sudah bisa membedakan. Mana yang tertib, mana yang melanggar, mana yang provokator. Intinya pada substansi penolakan yang luas terhadap UU Cipta Kerja ini mesti diperhatikan Pemerintah,” tegas Yanto.

(Disunting dari: radarjatim.id)

Surabaya - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Surabaya menyelenggarakan penyerahan paket data internet kepada perwakilan siswa secara simbolis pada Ahad (20/09). Acara ini bertempat di Kantor DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Surabaya, diikuti oleh beberapa perwakilan pelajar SD, SMP, SMA di Surabaya yang menerima bantuan paket data internet.

Penyerahan paket data internet ini merupakan realisasi program GEREGET (Gerakan Berbagi Kuota Internet). Setelah dilaunching DPP (Dewan Pengurus Pusat) PKS beberapa waktu lalu, kini giliran PKS Kota Surabaya yang melaksanakan simbolisasinya.

Cahyo Siswo Utomo selaku Sekretaris Umum DPD PKS Kota Surabaya hadir dan memberikan sambutannya dalam acara ini. Beliau menyampaikan akan pentingnya kuota internet di masa sekarang.

"Saat seperti ini (red: pandemi), Selain sandang, pangan dan papan, ada lagi kebutuhan pokok yang tak kalah penting, yaitu pulsa. Makanya muncul istilah SP3 (sandang, pangan, papan, pulsa). Untuk itulah PKS Kota Surabaya mengikuti instruksi DPP dan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) untuk membantu warga akan kebutuhan pulsa, sebagai wujud khidmat PKS untuk pendidikan di kala pandemi. " ungkap Cahyo.

Reza, selaku wakil siswa SD yang hadir dalam acara ini menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Senang sekali karena mendapat bantuan pulsa." tutur Reza

Kami segenap keluarga besar PKS Surabaya akan terus berusaha berkhidmat untuk rakyat, menjadi pendengar yang paling setia, pelayan yang penuh hati, dan pejuang yang terus bergerak. (arn)

Jakarta (02/07) — Komisi VIII DPR RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk membahas isu aktual terkait Verifikasi & Validasi Data Kemiskinan.

Mewakili Pemerintah turut hadir Menteri Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, dan perwakilan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengapresiasi kehadiran para jajaran Menteri tersebut untuk duduk bersama membahas carut marut persoalan data kemiskinan sebagaimana dia usulkan pada rapat kerja bersama Mensos pada 24 Juni silam.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menyampaikan kendati PKS berdiri sebagai oposisi Pemerintah, partainya tersebut memiliki kepentingan untuk membantu kesuksesan Pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat.

“Concern-nya adalah walaupun PKS berada di luar Pemerintah, PKS berkepentingan agar Pemerintah ini sukses. Sebab, jika Pemerintah ini sukses, maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat. Karena itu pesan kami (red: PKS), yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, serta bisa memberikan makan pada fakir miskin” ungkap Bukhori saar Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR dengan Pemerintah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

Politisi PKS ini menyoroti sejumlah hal terkait persoalan data. Pertama, data terkait orang yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, yakni kelompok miskin maupun rentan miskin harus masuk data tunggal (red; DTKS).

Menurutnya, data tersebut nantinya tidak hanya digunakan oleh Kementerian Sosial, tetapi semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk kementerian manapun yang ingin menyalurkan bantuan sosial bisa menggunakan basis data tersebut.

Kedua, Bukhori menekankan pentingnya sikap negarawan bagi setiap pemangku kebijakan dengan menghilangkan ego sektoral antar kementerian atau lembaga.

“Yang saya maksud adalah menanggalkan corps masing-masing. Misalnya terkait data kemiskinan, di Kemendes punya monografi desa, lalu di Kemendagri punya catatan dukcapilnya, sedangkan di Kemensos punya DTKS, saya kira ini tidak akan selesai sebelum adanya penyamaan persepsi” sambungnya.

Kemudian yang ketiga, menurut Bukhori, adalah perlunya setiap Kementerian, khusunya Kemensos dan Kemendagri untuk guyub dalam rangka penyelesaian persoalan data agar bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, yakni data yang telah terverifikasi dan terklasterisasi.

Klasterisasi perlu dilakukan dengan menyadur data DTKS dan nonDTKS. Rinciannya, klaster sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.

“Sehingga profil data secara umum lebih mudah dimanfaatkan bagi user-nya” kata Bukhori.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jateng I ini mengusulkan agar tenaga yang akan melakukan pendataan adalah tenaga inti, bukan pekerja sambilan. Sebab menurutnya, jumlah orang miskin di Indonesia sangat dinamis.

“Kita ingin pekerja inti yang digunakan adalah pekerja yang selalu update data setiap waktu. Karena diperkirakan sampai dua tahun ke depan, jumlah orang miskin kita akan dinamis. Jika demikian, pekerja inti ini perlu digaji dengan tetap bekerja sama dengan Kelurahan, RT, dan RW dalam menjalankan tugasnya” paparnya.

Merespons Amarah Presiden

Ketika disinggung perihal kemarahan Presiden Jokowi, politisi PKS ini memaklumi kemarahan Presiden terhadap para Menterinya saat rapat terbatas beberapa waktu silam. Ia memandang Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang paling disorot kinerjanya oleh Komisi VIII DPR terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi berlangsung.

“Pangkal dari carut marut penyaluran bansos adalah terkait pendataan. Belum lagi cara kerja sejumlah kementerian terkait yang seolah bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami usulkan pada raker 24 Juni lalu untuk segera diadakan rapat bersama dengan beberapa kementerian terkait” jelas Bukhori.

Menurutnya, inisiasinya tersebut tidak lepas dari keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah kementerian yang tidak optimal dan masih adanya ego sektoral dalam penanganan dampak Covid-19.

“Kita ingin mengajak mereka untuk duduk bareng, guyub , dalam rangka menyamakan persepsi. Sebab, Kemensos, Kemendagri, dan Kemendes adalah yang terdepan dalam pendataan. Oleh karena itu, ketiga Kementerian ini harus membuat MOU bersama untuk menyelesaikan masalah pendataan” terangnya

Bukhori juga meminta agar pemerintah memiliki komitmen dalam hal menyiapkan sumberdaya manusia serta komitmen pendanaan. Ia optimis, dengan menjalankan langkah-langkah yang diusulkannya tersebut, tahun 2020 akan melahirkan DTKS yang akurat dan milik semua.

“Semua langkah tersebut kami usulkan agar tahun 2020 ini ada perbaikan data secara optimal. Selain itu, supaya Presiden tidak marah lagi” ungkap Bukhori.

Yogyakarta (4/7) - Kohesivitas dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Sebab jika tidak ada, maka akan sulit tercipta keseimbangan dan terciptanya ketahanan keluarga.

Demikian ditegaskan oleh Konsultan dan Trainer Rumah Keluarga Indonesia Cahyadi Takariawan dalam dalam seri webinar yang diadakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan tema "Bersama RKI, Keluarga Indonesia Tetap Harmoni di Tengah Pandemi" pada Sabtu (4/7/2020).

"Kohesi kalau gampangnya itu suasana kedekatan emosional. Inilah salah satu bagian yang menguatkan keseimbangan dalam rumah tangga. Seberapa jauh punya kenyamanan emosinya. Semakin bagus sisi emosinya menyebabkan berbagai kebaikan dalam rumah tangga," kata dia.

Uniknya, lanjut dia, keseimbangan kohesi muncul karena adanya togetherness (kebersamaan) dan separateness (independen). Secara tidak sadar kita sudah menjaga titik-titik keseimbangan.

Sebagai contoh suami bekerja dan istri di rumah atau suami bekerja dan istri bekerja di tempat yang berbeda mereka telah mempraktikkan separateness dari pagi sampai sore. Lalu pada malam harinya mereka bertemu itu mempraktikkan togetherness.

"Ini salah satu menjaga keseimbangan yang harmonis," ujar Pak Cah seusai menjelaskan tiga aspek untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri ada kohesivitas, ada fleksibilitas dan ada komunikasi. Itu tiga dimensi hasil temuan Olson yang Circumplex Model of Marital and Family System.

Begitu kohesi terganggu maka akan menyebabkan gangguan di dalam keseimbangan. Misalnya kalau terlalu banyak separatenessnya kurang togethernessnya seperti long distance marriage (LDM). Suami dan istri akan mengalami situasi yang tidak nyaman. Biasanya  mereka (pelaku LDM) harus membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Misalnya komitmen untuk membuat jadwal rutin 'kapan bertemu', entah suaminya yang pulang atau istrinya yang menyusul dalam waktu tertentu.

"Nah ini bagian dari upaya agar kohesi tetap terjaga. Kalau dominan separateness tidak diimbangi upaya keseimbangan. Begitu kohesi terganggu akan mengganggu secara keseluruhan termasuk ketahanan keluarga kita.
Sebaliknya jika kebanyakan togetherness dan tidak ada separatenessnya kurang diantisipasi maka akan terjadi kebosenan," ujar dia.

Berita duka kembali menggema. Seorang Awak Kapal Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan bendera China dilaporkan meninggal dunia. ABK tersebut bernama Yadi, asal Lampung yang bekerja di kapal China LU HUANG YUAN YU 117 dan kemudian dipindahkan ke kapal LU HUANG YUAN YU 118 bersamaan dengan proses transfer cumi hasil tangkapan.

"Kejadian ke 4 kali dalam 2 bulan sangat memilukan, pada rabu, 8/7/2020 korban meninggal akibat sakit karena selama di kapal sering mendapat perlakukan tidak manusiawi dari kapten kapal," kata Riyono Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan

Bahwa selama bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118, ABK Indonesia mengalami kekerasan fisik, makanan tidak terjamin dan ABK yang sakit tetap dipaksa bekerja.

"Sudah banyak korban dan berulang dengan pola yang sama, perlakuan yang diterima oleh ABK Indonesia di kapal China tidak berubah,” tambah Riyono

Lanjutnya, Yadi meninggal akibat pemukulan dari kapten, tendangan yang mengenai dada korban. “Setelah pemukulan itu Yadi langsung jatuh sakit, ironisnya lagi pada saat sakit yadi tidak diberi makan, ketika kondisi sudah kritis baru diberi roti dan susu,” kata Riyono

Akhirnya Yadi meninggal pada saat kapal melakukan operasi penangkapan cumi di perairan Argentina sekitar 2 minggu lalu.

Saat di tangkap ditemukan diatas kapal LU QIAN YUAN YU 118 terdapat 12 orang ABK asal Indonesia yang direkrut oleh 3 agen pemberangkatan ABK di Indonesia.

Ke-12 orang ABK tersebut diberangkatkan oleh perusahaan berbeda yaitu masing-masing oleh PT MTB, PT DMI dan PT MJM. Adapun korban meninggal atas nama Yadi direkrut dan dikirim oleh PT MTB di Tegal.

Seperti diketahui PT MTB tidak memiliki izin operasional yaitu Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan dan Surat Izin Perusahan Penempatan Pekerja Migran (SP3MI) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini terdapat 27 orang ABK Indonesia yang menjadi korban dari PT MTB dengan status meninggal, hilang dan selamat. Atas kejadian ini akan menambah daftar korban ABK Indonesia yang direkrut dan dikirim bekerja ke kapal ikan China oleh PT MTB.

Proses penegakan hukum terhadap pimpinan PT MTB telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak tanggal 17 Mei 2020 dengan melakukan penahanan kepada Direktur dan Komisaris PT MTB.

“Sejauh ini belum ada perkembangan signifikan atas penanganan sejumlah kasus PT MTB dan bahkan penanganan kasus telah dilimpahkan ke Polres Kota Tegal,” keluh Riyono

PKS mendorong Komisi 4 DPR RI membentuk Panja/pansus untuk melakukan investigasi kasus kematian ABK ini. Kapolri juga harusnya memberikan perhatian khusus pada masalah ini karena menyangkut kejahatan perdagangan orang yang menimbulkan kerugian korban jiwa, orang yang hilang dan asal korban dari berbagai provinsi di Indonesia.

PKS meminta Korban TPPO yang diberangkatkan oleh PT MTB bukan dari Tegal dan Jateng saja tapi dari Pematang Siantar, Padang, Magetan, NTB, Lampung dan Jakarta sehingga kasus PT MTB semestinya ditangani oleh Bareskrim.

"Kasus kematian ABK di kapal Cina yang sudah dilaporkan ke PBB 2 bulan lalu gmana? Trus stop pengiriman ABK oleh Kemenaker serius tidak? Ke mana negara saat rakyat mati di tangan warga asing?" tutup Riyono

DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA SURABAYA
Jl. Tales V No. 3
Kelurahan Jagir, Kec. Wonokromo
Surabaya 60244
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram