free counter Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu - PKS Surabaya

Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu

2017_0916_11150500-01Kemarin (17/9), saat rapat paripurna DPRD, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ikut memberikan pandangan umumnya terkait respon Gubernur Jawa Timur mengenai  rancangan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Berdasarkan Undang-Undang   No. 1 Tahun 2014, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat3 (tiga) struktur pengelolaan, jubir Fraksi PKS, Irwan Setiawan menjabarkan, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.

Struktur   perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan), yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan kewenangan daerah, pada pasal 7ayat (3) disebutkan bahwa  “Pemerintah   Daerah   wajib   menyusun   Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

2017_0916_11212200-01Lebih lanjut Irwan mengungkapkan pengajuan Raperda ini selain karena pertimbangan yuridis-normatif, juga perlu mempertimbangkan kondisi faktual terkait dengan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Timur. PKS Jawa Timur melihat kecenderungan  dalam satu dekade ini wilayah pesisir di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, mengalami kerusakan sebagai akibat dari kegiatan   manusia   dalam memanfaatkan sumber daya yang belebihan atau karena bencana alam.

Oleh karena itu, di dalam merespon dan mengantisipasi perubahan-perubahan   dan   ancaman-ancaman,   isu-isu daerah   tersebut,   pengelolaan   dan   pengembangan   wilayah pesisir   dan   pulau-pulau   kecil   harus   dilakukan   secara komprehensif   dan   terpadu.   Hal   ini   pula   yang   menjadi semangat dari Undang-Undang  No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pengelolaan   dan   pengembangan   wilayah   pesisir   harus menggunakan   sistem   pengelolaan   wilayah   pesisir   secara terpadu (integrated coastal zone management).

PKS Jatim

Silahkan Tulis Komentar Anda...

Leave a reply