PKS KOTA SURABAYA

Pengumpulan data terus berlangsung. Untuk mengetahui hasil perolehan suara PKS, masyarakat dapat mengunjungi situs http://pemilu.pks.or.id/.

Surabaya - Surya-Keberadaan para mafia parkir di Kota Surabaya bakal terancam. Sebab, pengamanan parkir nanti tak hanya melibatkan aparat Dishub dan Satpol PP, melainkan juga pihak kepolisian. Peran polisi dalam menertibkan parkir ini didiskusikan dalam sidang pansus raperda parkir di DPRD Kota Surabaya, Senin (21/4). Dalam rapat digelar pukul 14.00 WIB, Kepala Dishub Mas Bambang Suprihadi mengusulkan tambahan pasal.

Pasal baru itu berisi kewenangan pihak kepolisian dalam proses penertiban parkir. Kalau selama ini parkir hanya diurusi Dishub dan Satpol PP, nantinya juga akan ditertibkan pihak kepolisian. Polisi tidak hanya berwenang menertibkan tempat-tempat parkir liar, kenaikan retribusi parkir melebihi ketentuan, dan adanya karcis parkir dobel, melainkan juga adanya karcis kedaluwarsa.

SURABAYA - Biro reklame yang satu ini, tampaknya, belum jera berurusan dengan videotron. CV Artistik, pemilik videotron di Jalan Kertajaya yang dibongkar Februari lalu, mengaku akan kembali mengurus perizinan reklame berlayar lebar itu. Rencana pendirian videotron tersebut terungkap dalam hearing Komisi A DPRD Surabaya kemarin (16/4).

SURABAYA - Stok pejabat berkualitas di pemkot tampaknya benar-benar terbatas. Paling tidak, itu menurut wali kota dan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Buktinya, ada enam pejabat yang sudah masuk masa pensiun, tapi diperpanjang. Bahkan, perpanjangan tersebut ada yang sudah tiga kali.

Ada apa dengan pertamina?
Menurut saya itu adalah pertanyaan yang sangat relevan untuk dilontarkan oleh siapapun, baik oleh masyarakat pada umumnya, terlebih lagi oleh elemen masyarakat yang memang memiliki perhatian dan tupoksi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya lembaga legislatif, dari DPRD kota kabupaten, DPRD Propinsi sampai dengan DPR-RI.

SURABAYA(SINDO) – Kasus gratifikasi yang menyeret sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya membuat sejumlah partai di legislatif miris. Mereka langsung berbenah untuk coba cari selamat.

Seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini mencabut nama salah satu kadernya,Akhmad Suyanto, dari keanggotaan di panitia anggaran (panggar).

Dewan Nilai Jatah Dana Siswa Miskin Tak Adil
SURABAYA - Para pelajar SMA sederajat yang berasal dari keluarga tak mampu atau miskin boleh bernapas sedikit lega. Sebab, pemerintah menyiapkan skema pendanaan untuk 37.751 siswa miskin dengan alokasi bantuan sebesar Rp 65 ribu per siswa setiap bulan. Program tersebut merupakan bagian dari program wajib belajar 12 tahun.