PK-Sejahtera Kota Surabaya

Jakarta - Usulan hak angket terkait kisruh daftar pemilih tetap (DPT) oleh sejumlah anggota DPR tidak akan mendapat dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Alasannya, kisruh DPT bukan ranah pemerintah.

“Itu bukan ranah pemerintah. Tapi ranah organisasi independen penyelenggara pemilu, KPU,” ujar Ketua Tim Advokasi Bapilu PKS Agus Purnomo saat dihubungi detikcom, Selasa (28/4/2009).

Mengenai dugaan kisruh DPT yang bermula dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disusun Depgadri, menurut Agus, hal itu harus mempunyai bukti awal terlebih dahulu. Belum lagi kewenangan penyusunan daftar pemilih yang beralih dari BPS pada tahun 2004 ke Depdagri 2009, juga merupakan tanggung jawab DPR. “Kan di undang-undang (pemilu) pemerintah dan DPR juga menyetujui,” katanya.

Mengingat pengusulan hak angket anggota dewan diajukan atas nama individu dan bukan fraksi, Agus menegaskan, FPKS menginstruksikan anggotanya untuk tidak mendukung pengusulan ‘hak pamungkas’ yang telah dilakukan 22 anggota dewan dari 6 fraksi, 27 April kemarin.

“Kami melarang anggota dan menginstruksikan untuk tidak mendukung hak angket,” pungkasnya.

Sebelumnya, PKS pernah mempermasalahkan DPT Pemilu 2009 yang dianggap sebagai kekacauan terburuk sepanjang pemilu setelah reformasi 1998. PKS pun akan mengadukan KPU sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ke Dewan Kehormatan KPU karena dianggap melanggar kode etik.

sumber: detikpemilu.com

Surabaya - Berdasar data sementara hasil real count Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dari 40 persen hasil suara yang masuk sampai saat ini Partai Demokrat masih mengungguli partai besar lainnya.

Di dapil I, dari 15.029 suara yang masuk, PD masih teratas dengan perolehan 29,52 persen disusul PDIP dengan 20,92 persen, kemudian PKS diurutan ketiga dengan 7,76 persen.

Sementara di dapil II, dari 110.704 suara yang masuk, PD diurutan pertama dengan 29,13 persen, PDIP dengan 19,16 persen, PKS dengan 6,63 persen dan PPP dengan 6,58 persen.

Sementara di dapil III, dari 103.761 suara masuk PD teratas dengan 29,69 persen, PDIP dengan 14,87 persen, PKB dengan 9,09 persen, PDS dengan 8,99 persen dan PKS dengan 8,64 persen.

Di dapil IV, dari 67.015 suara masuk, PD diatas angin dengan 35,91 persen, PDIP dengan 20,72 persen, PKS dengan 8,94 persen, Golkar dengan 6,17 persen dan PDS dengan 5,09 persen.

Di dapil V, dari 46. 524 suara masuk, PD tetap unggul dengan 29,60 persen, PDIP dengan 13,52 persen, PKB dengan 11,13 persen, PAN dengan 7,39 persen dan 7,27 persen.

“Dari hasil itu, kita optimis PKS sudah mengantongi lima kursi. Satu kursi tiap dapil,” terang Fathur Rahman, Ketua DPD PKS Surabaya kepada wartawan, Senin (13/4/2009).

Sementara, kalau melihat hasil sementara real count PKS itu, kemungkinan besar tiap dapil PD mendapat tiga kursi dan PDIP tiap dapil mendapat dua kursi. “Kalau untuk partai di luar itu, sementara masih butuh kerja keras untuk mengejar,” sambungnya.

sumber: www.beritajatim.com

Surabaya - Prosesi pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf benar-benar menjadi gawe besar Jatim. Gedung DPRD Jatim yang biasanya terlihat ‘angker’ disulap menjadi megah.

Bunga-bunga bertebaran di segala penjuru gedung, terutama di sekitar ruang paripurna. Memasuki ruang sidang, tami VIP melewati rangkaian bunga yang dipasang melingkar di depan pintu masuk, layaknya acara pernikahan.

Di halaman gedung pun nampak puluhan karangan bunga ucapan selamat dari berbagai tokoh. Di antaranya dari Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Sedangkan di dalam ruang sidang, sekitar 600 kursi disiapkan untuk anggota dewan dan tamu undangan yang ingin menyaksikan pelantikan Gubernur dan wakilnya. Sementara di lobi gedung dewan, disiapkan sedikitnya 300 kursi.

Beberapa anggota dewan dan tamu undangan tampak telah memenuhi ruang sidang. Di antaranya Menkominfo M Nuh, mantan Gubernur Jatim Imam Utomo beserta istri, mantan Gubernur Jatim M Nur, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Walikota Surabaya Bambang DH, Wawali Arif Affandi, Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim dan beberapa kiai pendukung KarSa.

Sementara pengamanan di dalam ruangan tak kalah ketat. Meski aparat kepolisian mengenakan baju preman.
sumber : beritajatim.com