PKS KOTA SURABAYA

Konstiusi kita menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat menganggu atau merusak keamanan dari sisi jiwa, fisik, seksual, maupun ekonomi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah menandatagani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan ikut meratifikasi UU no. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

Ada apa dengan pertamina?
Menurut saya itu adalah pertanyaan yang sangat relevan untuk dilontarkan oleh siapapun, baik oleh masyarakat pada umumnya, terlebih lagi oleh elemen masyarakat yang memang memiliki perhatian dan tupoksi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya lembaga legislatif, dari DPRD kota kabupaten, DPRD Propinsi sampai dengan DPR-RI.